Pembuktian dan Konklusi Dalam PTUN

--> Pembuktian

Pembuktian sangat penting artinya dalam perkara TUN, karena dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan bergantung pada terbukti atau tidaknya gugatan tersebut didepan pengadilan. Untuk itu hakim harus menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar atau tidak ? Dalam praktek tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, seperti terhadap dalil-dalil yang telah diakui atau tidak disangkal oleh Tergugat serta hal-hal yang telah diketahui oleh khalayak ramai (notoir feiten). Pasal 100 UU.No, 5 Tahun 1986  UU No.9/ 2004 menentukan, bahwa alat-alat bukti dalam Perkara Tata Usaha Negara terdiri dari :

1. Surat ( - Akta Autentik.- Akta di bawah tangan.-Surat Lain.)

2. Keterangan Ahli.
3. Keterangan Saksi.
4. Pengakuan Para Pihak.
5. Pengetahuan Hakim.

Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Perdata

PEMBUKTIAN DAN ALAT-ALAT BUKTI

A.     Umum

Hukum pembuktian (law of evidence) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian peristiwa masa lalu dan suatu kebenaran (truth).  

Kesulitan mengungkap kebenaran dalam proses pembuktian karena alat bukti mengandung:

1. adanya dugaan dan prasangka;
2. faktor kebohongan;
3. unsur kepalsuan.

B.     Prinsip Umum Pembuktian

Prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak termasuk hakim harus berpatokan yang digariskan prinsip tersebut. Memang di samping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus juga dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian.