Pengertian Hukum

I. Hukum

A. Pengertian

Ada beberapa pengertian hukum yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain :

a. E. M. Meyers

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman sebagai penguasa-penguasa dalam melakukan tugasnya.

b. Immanuel Kant

Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

c. S. M. Amin, S,H.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi serta bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara

d. M. H. Tirto Atmidjaya, S.H.

Hukum adalah semua aturan (Norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

B. Unsur-unsur Hukum

Dari pengertian hukum yang dikemukakan ahli dapat disimpulkan bawa unsur-unsur hukum meliputi :

a. Peraturan atau norma mengenai pergaulan manusia dalam pergaulan masyarakat.

b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.

c. Peraturan itu bersifat memaksa

d. Sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut tegas, berupa hukuman.

C. Ciri-Ciri Hukum

Hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a. Adanya perintah atau larangan

b. Perintah atau larangan itu harus ditaati oleh semua orang

c. Pelanggarnya dikenakan sanksi.

Menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), macam-macam sanksi pidana :

a. Pidana Pokok, yang terdiri atas :

1. Pidana mati

2. Pidana penjara :

a. Seumur hidup

b. Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun) atau pidana penjara selama waktu tertentu.

c. Pidana kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan setinggi-tingginya satu tahun

d. Pidana denda (pengganti hukuman kurungan)

e. Pidana tutupan

b. Pidana yang terdiri atas :

1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu

3. Pengumumaman keputusan hakim.

D. Sifat Hukum

Hukum bersifat memaksa dan mengatur terhadap subyek hukum, yaitu manusia yang bertempat tinggal diwilayah hukum tersebut. Sifat memaksa dan mengatur sangat diperlukan dalam penegakan hukum.

E. Tujuan Hukum

Hukum dalam suatu masyarakat mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada raktnya

b. Untuk mencapai keadilan dan ketertiban

c. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai

d. Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat

e. Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.

F. Fungsi Hukum

Menurut Soerjono Soekamto mengemukakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai berikut :

a. Pengendalian sosial

b. Memperlancar proses interaksi sosial

c. Menata masyarakat.

II. Penegakkan Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat dan Negara

Negara hukum adalah negara yang segala kegiatan untuk menyelenggarakan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku dinegara tersebut :

A. Manfaat hukum bagi Warga Negara :

a. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara.

b. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara.

c. Memberi rasa keadilan bagi warga negara.

d. Menciptakan ketertiban dan ketentraman

B. Penegakkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara, antara lain :

a. Penegakkan norma agama, dalam kehidupan sehari-hari setiap pemeluk agama harus menegakkan norma-norma agama yang dianutnya.

b. Penegakkan norma kesopanan, bersumber dari masyarakat. Pelanggaran atas norma ini akan mendapat pengucilan dari pergaulan masyarakat.

c. Penegakkan norma kesusilaan, berasal dari setiap orang. Pelanggaran norma ini akan mendatangkan rasa malu dan penyesalan diri.

d. Penegakkan norma hukum, berasal dari negara, adapun lembaga negara yang bertugas sebagai penegak hukum antara lain :

1. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama memelihara keamanan didalam negeri.

2. Kejaksaan ialah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Kejaksaan dibagi menjadi :

a. Kejaksaan Negeri (Wilayah kabupaten / Kotamadya)

b. Kejaksaan Tinggi (Wilayah Propinsi)

c. Kejaksaan Agung (Wilayah NKRI)

3. Kehakiman ialah lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili.

Badan Kehakiman di bagi atas :

a. Peradilan umum

b. Peradilan agama

c. Peradilan Militer

d. Peradilan Tata Usaha

III. Jaminan Hukum Atas Hak dan Kewajiban Warga Negara

A. Jaminan Hukum atas hak-hak warga negara yaitu :

a. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan dan berkumpul

c. Hak atas Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

d. Hak atas kebebasan memeluk agama dan beribadah

e. Hak ikut serta dalam membela negara

f. Hak mendapat pengajaran

g. Hak dipelihara oleh negara.

B. Kewajiban Warga negara disebutkan dalam UUD 45 sebagai berikut :

a. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan

b. Kewajiban membela negara

IV. Pedoman Hidup Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-hari

Setiap warga negara harus mentaati hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Ø Hukum tertulis antara lain :

1. UUD 1945

2. Ketetapan MPR (Tap MPR)

3. Undang-undang (UU)

4. Peraturan Pemerintah (PP)

5. Peraturan Presiden (Perpres)

6. Peraturan Daerah (Perda)

Ø Hukum Tidak Tertulis :

1. Hukum adat

2. Hukum kebiasaan

3. Berupa norma seperti norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.