Konsultasi Hukum dan Bisnis

Konsultasi Hukum dan Bisnis

Cari Yang Lain :

03 April 2011

Hirarki Peraturan Perundang-Undangan (Ringkas)

------------------- SHARE --------------------
-------------------------------------------------


Negara Indonesia dalam tata urutan peraturan perundang-undangan pada masa Orde Lama diatur lewat Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dengan tata urutannya sebagi berikut:
1.      Undang-Undang Dasar 1945.
2.      Ketetapan MPR
3.      Undang-Undang/Perpu
4.      Peraturan Pemerintah
5.      Keputusan Presiden
6.      Peraturan Menteri
7.      Peraturan pelaksana
            Dalam era reformasi tata urutan perundang-undangan diatur dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 yang menggantikan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, dengan urutan sebagai berikut:[1]
A.    Undang-Undang Dasar 1945.
B.      Ketetapan MPR
C.     Undang-Undang.
D.    PERPU
E.      Peraturan Pemerintah
F.      Peraturan Daerah
            Beberapa problematika dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 membuat pemerintah dan DPR menelurkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang tata urutan perundang-undangan sebagai pengganti Tap MPR No. III/MPR/2000, yang terdiri atas:
a.      UUD 1945
b.      Undang-Undang/PERPU
c.       Peraturan Pemerintah
d.      Peraturan Presiden
e.       Peraturan daerah 


[1] Lihat Tap MPR No. III Tahun 2000 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

8 comments:

  1. menarik..... bagus untuk materi pngajaran....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Terima kasih kunjungannya

      Delete
  2. thanks...bisa buat tugas nie

    ReplyDelete
    Replies
    1. yupz, selamat mengerjakan tugas.

      Delete
  3. THANKS...
    terus berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa..

    ReplyDelete
  4. SZzzziip ^-^

    ReplyDelete

-

Related Posts with Thumbnails