Pendapat Ambigu Menghakimi Aceng

(17/12/2012)

Siapa yang tak tahu Aceng? Asal sering lihat berita di TV atau media massa saja pasti kita  tahu siapa Aceng, Ya, Aceng adalah bupati Garut yang karena Nikah sirih dengan Gadis bernama Fani Oktora, wanita muda 18 tahun yang diceraikan 4 hari setelah menikah siri dengannya. Dari penceraian singkat dengan istri mudanya itu seolah Aceng sebagai orang yang tak beretika, sehingga dianggap layak untuk diberhetikan secara tak terhormat. Tapi justru etiskah kita menghakimi Aceng  dengan mestigma negatif karena penceraiannya tersebut?  apakah kita berfikir bahwa:

1.      Aceng  Nikah Siri, Tidak Etis?

Aceng tidak etis karena sebagai gubenur melakukan nikah siri, benarkan yang demikian itu tidak etis? Atas dasar apa? inilah keambiguan pertama, sebab jika dipahami secara mendasar bahwa penikahan adalah pemasalahan prdata sedangkan masalah pemerintahan (bupati) adalah masalah ketatanegaraan. Sehingga  tidak dapat dikait-kaitkan secara berlebihan, apalagi dalam keyakinan agama keduabelah pihak pernikahan siri tersebut tidak dipermasalahkaan dan konon dilakukan sesuai prosedur yang ada.

Hak dan Kewajiban Hukum

Hukum itu mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.

Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya.